Kebijakan Ekonomi Neoliberal Sebabkan Kemiskinan Struktural
Rochmanudin
Artikel Terkait
04/05/2011 16:51
Liputan6.com, Jakarta: Kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono dinilai kebijakan neoliberal. Kebijakan ini terbukti tak mampu meningkatkan kesejahteraan mayoritas rakyat, kecuali meningkatkan sebagian kecil elit di beberapa negara berkembang.
Hal ini disebut sebagai kebijakan yang menyebakan kemiskinan struktural. "Ketika pekerjaan nyaris tidak ada dan pendapatan mayoritas rakyat sangat rendah, kenaikan harga pangan dan harga kebutuhan pokok selama hampir setahun terakhir, telah mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin dan kemerosotan kehidupan," kata mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli.
Pernyataan disampaikan Rizal dalam pidato kebudayaan bertema "Perubahan Adalah Jawaban, Perubahan Sekarang Juga" di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (4/5). Menurut dia, ekonomi nasional yang tumbuh kurang lebih hanya enam persen tak mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga kesejahteraan rakyat terpuruk.
Bekas menteri perekonomian era Presiden Gus Dur itu menambahkan sekitar kurang dari 20 persen penduduk elit hidup lumayan, bisa menikmati arti kemerdekaan. Tetapi 80 persen sisanya belum pernah menikmati kemerdekaan.
Dia juga menjelaskan, yang lebih penting lagi kebijakan ekonomi neoliberal itu merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi. Kemiskinan struktural yang disebabkan kebijakan ekonomi neoliberal memicu peningkatan kejahatan, ladang subur kekerasan sosial, meningkatkan rasa putus asa dan tindakan bunuh diri. "Rakyat menjadi tidak tenang, memunculkan konflik sosial dan agama," ujarnya mencontohkan.
Kebijakan yang dilakukan pemerintahan SBY-Boediono, disebutkan Rizal telah memperparah kondisi perekonomian nasional yang berdampak meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan melebarnya kesenjangan ekonomi. Ketidakmampuan pemerintah melindungi hak-hak dasar warga negara dalam bidang kesejahteraan dan agama, merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.(AIS)
Hal ini disebut sebagai kebijakan yang menyebakan kemiskinan struktural. "Ketika pekerjaan nyaris tidak ada dan pendapatan mayoritas rakyat sangat rendah, kenaikan harga pangan dan harga kebutuhan pokok selama hampir setahun terakhir, telah mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin dan kemerosotan kehidupan," kata mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli.
Pernyataan disampaikan Rizal dalam pidato kebudayaan bertema "Perubahan Adalah Jawaban, Perubahan Sekarang Juga" di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (4/5). Menurut dia, ekonomi nasional yang tumbuh kurang lebih hanya enam persen tak mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga kesejahteraan rakyat terpuruk.
Bekas menteri perekonomian era Presiden Gus Dur itu menambahkan sekitar kurang dari 20 persen penduduk elit hidup lumayan, bisa menikmati arti kemerdekaan. Tetapi 80 persen sisanya belum pernah menikmati kemerdekaan.
Dia juga menjelaskan, yang lebih penting lagi kebijakan ekonomi neoliberal itu merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi. Kemiskinan struktural yang disebabkan kebijakan ekonomi neoliberal memicu peningkatan kejahatan, ladang subur kekerasan sosial, meningkatkan rasa putus asa dan tindakan bunuh diri. "Rakyat menjadi tidak tenang, memunculkan konflik sosial dan agama," ujarnya mencontohkan.
Kebijakan yang dilakukan pemerintahan SBY-Boediono, disebutkan Rizal telah memperparah kondisi perekonomian nasional yang berdampak meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan melebarnya kesenjangan ekonomi. Ketidakmampuan pemerintah melindungi hak-hak dasar warga negara dalam bidang kesejahteraan dan agama, merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.(AIS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar